Search News

Recomended News

Jakarta,minutespost.com - Presiden Joko Widodo pada Kamis, 22 November 2018, melantik Letnan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Andika yang dilantik di Istana...
Bandung,minutespost.com - Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2018. Tahun ini, peringatan Hari Pahlawan secara nasional dipusatkan...
Minutespost.com - Presiden Joko Widodo pagi ini, Sabtu, 10 November 2018, bertolak menuju Kota Bandung dalam rangka kunjungan kerja selama dua hari di Provinsi Jawa Barat. Presiden beserta rombongan...
Samarinda,minutespost.com - Pemerintah tengah berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi defisit anggaran yang dialami oleh BPJS Kesehatan. Hal itu disampaikan Presiden setelah peresmian...
More inThe President  
Indonesian English

The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

Pemerintah Kaji Opsi Penyelesaian Defisit BPJS Kesehatan

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Samarinda,minutespost.com - Pemerintah tengah berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi defisit anggaran yang dialami oleh BPJS Kesehatan. Hal itu disampaikan Presiden setelah peresmian pembukaan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) XXX di Samarinda Convention Center, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pada Kamis, 25 Oktober 2018.


Presiden mengatakan bahwa langkah pertama yang telah dilakukan pemerintah ialah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,9 triliun untuk menutup defisit BPJS Kesehatan.

"Yang kedua nanti kita akan mencari opsi-opsi, Menteri Keuangan juga baru melihat pendanaan yang bisa digunakan untuk BPJS," imbuhnya.

Kepada para jurnalis, Presiden menyebut sejumlah opsi yang mungkin saja bisa dipertimbangkan. Seperti misalnya efisiensi di tubuh BPJS Kesehatan itu sendiri, termasuk juga memperbaiki tata kelolanya. Selain itu, BPJS disebutnya juga dapat mengintensifkan penagihan bagi penunggak iuran yang saat ini dinilai masih kurang optimal.


"Yang masih tekor itu yang non-PBI (penerima bantuan iuran). Penagihan ini harusnya digencarkan, di sini ada tagihan-tagihan yang belum tertagih. Ini harusnya digencarkan yang iuran ini," ucapnya.

Sementara saat memberikan sambutan dalam pembukaan Muktamar IDI, Presiden mengatakan bahwa dirinya akan turut berdiskusi dengan IDI dan pihak-pihak terkait lainnya.


"Mengenai BPJS, saya sudah tahu semuanya. Tapi nanti saya akan ajak bicara, ini masalah manajemen. Inilah yang perlu kita perbaiki," ujarnya.

(EW/Sumber Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Foto : Biropers-Setpres)

Most Viewed

WHAT’S HOT