Search News

Recomended News

Jakarta, minutespost.com - Tanggal 2  Oktober  sudah erapa tahun ini, diperingati sebagai Hari Batik Nasional di Indonesia. Ini tak lain sejak  batik dikukuhkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya di...
minutespost.com- Selama 6 tahun, Kristen Devanna terus-menerus mengalami demam, kulit pecah-pecah, dan kelelahan yang sangat parah sehingga dia perlu tidur kembali dalam waktu sejam setelah bangun...
minutespost.com- David Scott (49) dan Roger Wilkes (42), pria dewasa yang bertengkar hanya gara-gara rebutan Chiki. Padahal mereka adalah sahabat sedari kecil. Peristiwa ini pun bermula saat mereka...
Minutespost.com - Mengenalkan nama-nama tanaman pada anak sangat penting untuk memperluas wawasannya.Hal ini bisa dilakukan dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Karena caranys seperti...
Indonesian English

The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

Tenggat Waktu 60 Hari Dari Ombudsman RI Untuk Anies Baswedan

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Jakarta, minutespost.com - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta resmi menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) mengenai dugaan maladministrasi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas kawasan Tanah Abang. Dalam LAHP Ombudsman menyatakan ada empat tindakan maladaministrasi.

Ombudsman RI Perwakilan DKI Jakarta meminta Anies untuk mengoreksi kembali terkait penutupan dan penataan PKL di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, disertai batas waktu selama 30 hari.

"Jika belum ada perkembangan progres tindakan korektif hingga 60 hari, maka akan kami tingkatkan laporan ini menjadi rekomendasi," ujar Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Dominikus  seusai konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Pusat, Senin (26/3).

Gubernur DKi Jakarta Anies Baswedan sendiri belum bisa diminta tanggapannya terkait temuan Ombudsman tersebut.

"Enggak usah deh (dikomentari)," tuturnya.

Semantara, Dominikus menjelaskan, LAHP saat ini masih berstatus hasil pemeriksaan. Tetapi, jika tak juga dilakukan perbaikan dalam waktu 60 hari, statusnya menjadi rekomendasi.

Kewajiban pelaksanaan rekomendasi Ombudsman diatur dalam Pasal 351 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni "Kepala Daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat."

Ombudsman mengusulkan pembuatan rancangan induk (grand design) kawasan Tanah Abang dan rencana induk penataan PKL, menata dan memaksimalkan pasar blok G, dan membuka kembali untuk umum Jalan Jatibaru sesuai peruntukkan.

 

Reporter: Bintang