Search News

Recomended News

Jakarta,minutespost.com - Presiden Joko Widodo pada Kamis, 22 November 2018, melantik Letnan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD). Andika yang dilantik di Istana...
Bandung,minutespost.com - Presiden Joko Widodo pagi ini bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2018. Tahun ini, peringatan Hari Pahlawan secara nasional dipusatkan...
Minutespost.com - Presiden Joko Widodo pagi ini, Sabtu, 10 November 2018, bertolak menuju Kota Bandung dalam rangka kunjungan kerja selama dua hari di Provinsi Jawa Barat. Presiden beserta rombongan...
Samarinda,minutespost.com - Pemerintah tengah berupaya mencari solusi terbaik untuk mengatasi defisit anggaran yang dialami oleh BPJS Kesehatan. Hal itu disampaikan Presiden setelah peresmian...
More inThe President  
Indonesian English

The current Bet365 opening offer for new customers is market-leading bet365 mobile app You can get a free bet right now when you open an account.

Tenggat Waktu 60 Hari Dari Ombudsman RI Untuk Anies Baswedan

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Jakarta, minutespost.com - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta resmi menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) mengenai dugaan maladministrasi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas kawasan Tanah Abang. Dalam LAHP Ombudsman menyatakan ada empat tindakan maladaministrasi.

Ombudsman RI Perwakilan DKI Jakarta meminta Anies untuk mengoreksi kembali terkait penutupan dan penataan PKL di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, disertai batas waktu selama 30 hari.

"Jika belum ada perkembangan progres tindakan korektif hingga 60 hari, maka akan kami tingkatkan laporan ini menjadi rekomendasi," ujar Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Dominikus  seusai konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta Pusat, Senin (26/3).

Gubernur DKi Jakarta Anies Baswedan sendiri belum bisa diminta tanggapannya terkait temuan Ombudsman tersebut.

"Enggak usah deh (dikomentari)," tuturnya.

Semantara, Dominikus menjelaskan, LAHP saat ini masih berstatus hasil pemeriksaan. Tetapi, jika tak juga dilakukan perbaikan dalam waktu 60 hari, statusnya menjadi rekomendasi.

Kewajiban pelaksanaan rekomendasi Ombudsman diatur dalam Pasal 351 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni "Kepala Daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat."

Ombudsman mengusulkan pembuatan rancangan induk (grand design) kawasan Tanah Abang dan rencana induk penataan PKL, menata dan memaksimalkan pasar blok G, dan membuka kembali untuk umum Jalan Jatibaru sesuai peruntukkan.

 

Reporter: Bintang